Week Two: A Moving “Solidarity” Matters

Karim/ July 16, 2018/ Securing The Local Project/ 0 comments

“The social consequences of the mobility of people and goods are the central focus of the Moving Matters program group. We explore migrating people and moving commodities as well as the shifting networks – of solidarity, remittances, knowledge, meaning and power – that result from such practices. These networks may range from the local to the transnational. The approach is sociological and anthropological, with an emphasis on the historical dimension. We are interested in drawing comparisons between cases, periods and networks as well as in analyzing relationships at large distances (so-called ‘teleconnections’). We study how mobility and immobility are mediated by constantly changing power relations. Methodologically, we favor fieldwork and an immersion of the researcher in the researched community, locality or network”.

Meskipun paragraf pembuka di laman resmi (official webpage) Moving Matters: People, Goods, Power and Idea di atas yang merupakan salah satu dari 13 program groups di bawah naungan AISSR sebenarnya sudah bisa merangkum goal, parameter, dan cakupan penelitian tentang peran non-state security actors dalam men-“tameng”-i aneka rupa ancaman keamanan (security threats) bagi penduduk lokal. Namun, dalam konteks dinamika lokal Yogyakarta, moving trend-nya sangat jelas, kompleks, dan memerluan kejelian serta ketelatenan investigatif tersendiri dalam kacamata studi etnografis.

Fakta empiris security threats yang dihadapi warga Yogyakarta juga sudah sangat moving, bukan lagi sekedar ancaman keamanan dari aneka ragam bencana alam (yang orang sering sebut erupsi Merapi dari utara dan gema bumi dari selatan, longsor dari barat, serta kekeringan dari timur) karena memang secara geografis Indonesia, termasuk DIY dilewati jalur utama rangkaian the ring of fire, tetapi juga aneka rupa bencana sosial dan bencana spiritual yang terus bermetamorfosis sejak bergulirnya reformasi.

Idiom-idiom baru yang berkonotasi pada “terganggunya” rasa aman dan nyaman tinggal di Yogyakarta, yang sebelumnya tidak dikenal luas pun bermunculan. Jika awal tahun 2000-an ketika pertamakali saya menginjakkan kaki di Yogyakarta, saya hanya mengenal istilah “QZRUH” (Q-ta Zuka Ribut Untuk Tawuran) yang sering juga disingkat dengan QZR atau cah Qezer dan “JOXZIN” (Joxo Zinthing atau Pojox Benzin atau Jogja Zindikat) yang juga menggunakan singkatan populer JXZ atau cah 14, dua geng lokal legendaris yang sering terlibat tawuran, aksi konvoi motor, dan grafiti jalanan, akhir-akhir ini Yogyakarta juga populer dengan ancaman baru yang dikenal dengan klithih, bahkan intoleransi dan teroris.

Istilah klithih yang awalnya merujuk pada area Pasar Klithikan, sehingga nglithih sering dipakai sebagai aktivitas jalan-jalan santai sambil mencari barang bekas di area pasar tersebut, kemudian bergeser maknanya menjadi bagian dari “ritual” kelompok anak muda dengan tindakan kekerasan (khususnya pembacokan) yang dilakukan di jalan raya tanpa korban mengerti apa penyebab dan asal-muasal tindakan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus klithih menjadi istilah pengganti tawuran yang telah merenggut nyawa beberapa korban.

Security threats yang lebih “kekinian” di Yogyakarta dan banyak menghiasi headline media lokal, kemudian menjadi sorotan media nasional dan internasional akhir-akhir ini bergeser menjadi kasus-kasus yang orang banyak disebut sebagai tindakan intoleransi, termasuk penangkapan orang-orang yang terduga terlibat jaringan terorisme. Hal ini kontraproduktif dengan branding kota Yogyakarta yang mengusung Yogyakarta City of Tolerance”sejak awal tahun 2002-an.

Catatan beberapa lembaga yang memiliki concern dengan isu ini layak dicermati. Wahid Foundation (yang sebelumnya bernama the Wahid Institute), misalnya, yang sudah sejak 2004 mencoba mendokumentasikan kasus-kasus intoleransi di berbagai daerah dan mengkampanyekan penerimaan fakta keberagaman di masyarakat, mencatat bahwa Yogyakarta sudah menjadi top ten kota berpredikat paling intoleran. Puncaknya, tahun 2014 Yogyakarta sempat menempati posisi runner up berdasarkan jumlah kasus intoleransi yang terjadi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga mencatat bahwa meningkatnya kasus dan rentetan aksi intoleran di Yogyakarta sudah marak sejak tahun 2011, termasuk yang terbaru berupa serangan dengan senjata tajam kepada jemaat gereja Santa Lidwina di Bedog, Sleman yang sedang melaksanakan kebaktian. Tahun lalu, Setara Institute juga merilis hasil survei senada bertajuk Indeks Kota Toleran (IKT) 2017 yang masih menempatkan Yogyakarta di deretan kota yang mendapatkan skor 10 besar terendah dari 94 kota di Indonesia dalam hal promosi dan praktik toleransi

Beberapa sorotan tersebut kemudian berekskalasi lebih luas manakala Yogyakarta juga sering menjadi lokasi operasi penangkapan orang-orang yang terduga terlibat kasus dan jaringan terorisme oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri. Tercatat sejak Juli 2011[1], Densus 88 sudah melakukan operasi perburuan terduga teroris di Kebonagung, Minggir, Sleman dan Kalibawang, Kulonprogo yang ketika itu telah membawa 12 orang dengan 7 orang diantaranya ditangkap di Yogyakarta.

Teror bom melalui sebuah tas hitam bertuliskan “Awas Ada Bom” juga sempat mengancam Gedung Balai Kota Yogyakarta pada 3 April 2012[2]. Agustus 2013[3], dua orang terduga teroris, yaitu Muh Saiful Sabani (Ipul) asal Kebumen, di area parkir Hotel Ina Garuda Yogyakarta, dan Bayu di Sayegan, Sleman. Pada 25 Agustsus 2015[4], penangkapan juga dilakukan terhadap SF di Dusun Cupuwatu, Kalasan, Sleman. Selanjutnya, pada Juni 2017[5], Densus 88 juga mengamankan sepasang suami istri berinisial RS dan DNH di Dusun Jeruk, Kepek, Wonosari, Gunungkidul.

Dan kemarin sore, dorrr…dorrr…dorrr…14 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, tepat 2 minggu fieldwork ini berlangsung, dan sehari menjelang kedatangan Presiden Jokowi ke Yogyakarta untuk meresmikan jaan tol Solo-Ngawi, security threats itu singgah lagi di Yogyakarta. Siapapun pelakunya, apapun motif penyerangannya, siapapun target teror dan korbannya, fakta empirisnya jelas bahwa Yogyakarta is moving. Beberapa hari sebelumnya, pada 11 Juli 2018[6], Densus 88 juga sudah menangkap satu keluarga di Pleret, Bantul dan beberapa orang terduga teroris di Mlati, Sleman.

3 orang yang disebut oleh pihak kepolisian sebagai terduga teroris tertembak mati oleh tim Antiteror Densus 88 POLRI dan Satgas Anti Kejahatan Polda DIY, sementara anggota polisi juga terluka setelah sebelumnya diawalai dengan perlawanan bersenjata dan baku tembak yang terjadi di Jalan Kaliurang KM 10, hanya berjarak beberapa meter dari kantor Polsek Ngaglik, Sleman.

Jelas, rentetan kasus ini kembali menguji tradisi dan spirit Kota Madya-nya yang “Berhati Nyaman” (Bersih, Sehat, Indah, dan Nyaman), Sleman-nya yang “Sembada” (Sehat, Elok dan Edi, Makmur dan Merata, Bersih dan Berbudaya, Aman dan Adil), Bantul-nya yang “Projo Taman Sari” (Produktif Profesional, Ijo Royo-toyo, Tertib, Aman, Sehat, Asri, Sejahtera, Demokratis, Agamis), Gunung Kidul-nya yang “Handayani” (Hijau, Aman, Normatif, Dinamis, Amal, Yakin, Asah Asih Asuh, Nilai Tambah dan Indah), dan Kulon Progo-nya yang “Binangun” (Beriman, Indah, Nuhoni, Aman, Nalar, Guyup, Ulet, Nyaman) kembali tercoreng.

Hasil wawancara saya dengan Martono (pseudoname) yang menjadi salah satu saksi sejak awal kejadian baku tembak antara terduga teroris dengan aparat Densus 88, terungkap bahwa jatuhnya motor yang dikendarai terduga tepat di depan kios Sate Ngaglik yang ia sangka hanya sebagai kecelakaan biasa. Sebagaimana ia sering melihat kecelakaan lalu lintas dan menolong korban di jalanan tersebut, ia spontan berinisiatif menolong pengendara motor yang dijatuhkan oleh pemotor lain (yang baru kemudian ia ketahui sebagai anggota Densus 88), namun setelah melihat senjata tajam terhunus dan pistol berbunyi lagi (karena tiga kali suara tembakan awal ia kira sebagai bunyi petasan) dan peristiwa itu ia gambarkan berlangsung cepat dan dramatis, ia memilih mundur dan berjaga-jaga di pinggir jalan.

Dialah yang kemudian menjadi narasumber utama yang dirujuk para awak media yang kepentingan utamanya adalah memburu headline dan kejar tayang berita, yang kemudian saya mendapati beberapa dari mereka tidak sempat menggali sedikitpun “uneg-uneg” dan persepsi Martono tentang kejadian tersebut, termasuk identitasnya yang sesungguhnya (sebagaimana tertulis di media lokal), apa yang ia lakukan untuk membersihkan bekas ceceran darah, mencegah kecelakaan lalu lintas akibat banyaknya orang yang mendadak berhenti atau melambat di jalan tersebut, dan apa yang ia temukan pagi harinya ketika ia kembali membersihkan area di sekitar TKP.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\BANSER\Penangkapan Teroris Jakal Km 9-14 Juli\P7150034.JPG

TKP jatuhnya motor dan penembakan terhadap terduga teroris di Jl. Kaliurang KM 10 (atas), dan proyektil peluru yang keluar dari senjata anggota Densus 88 di tangan Martono (bawah) (Foto: Karim, Juli 2018).

Relevansinya dengan studi ini bisa dimulai dari pertanyaan sederhana, yaitu apa hubungan atau peran Banser dan Jamaah Maiyah dalam isu intoleransi sebagaimana diuraikan di atas dan kasus terorisme, termasuk kasus terbaru di Jl. Kaliurang tersebut? Jawabannya tidak sederhana, dan jika kedua kelompok ini ditunutut untuk menanggulangi kedua isu tersebut, maka sama saja dengan melewati kewenangan aparatur negara yang secara struktural, fungsional, dan konstitusional diberikan power, mandat, dan segala kelengkapan infrastruktur serta perangkat pendukungnya untuk melakukan normalisasi dan mengembalikan rasa aman kepada warga negara.

Dan jika pertanyaan dilanjutkan dengan, apakah aparat keamanan, mulai dari tim Densus 88, TNI, dan anggota polisi lokal, termasuk satuan Linmas di tingkat dusun (yang dahulu bernama Hansip) sudah mampu dan berhasil menangani persoalan intoleransi dan terorisme tanpa bantuan elemen masyarakat? Jawaban pastinya adalah tidak mampu dan belum berhasil.

Dalam kasus proses penangkapan terduga teroris di Jl. Kaliurang tersebut, barangkali tidak satupun anggota Banser yang secara konfrontatif terlibat baku tembak, atau membantu anggota Densus 88 secara langsung. Selain karena saya yakin bahwa mereka merasa tidak memiliki wewenang (legal power, yang jika merujuk argumen Max Weber negaralah yang memiliki otoritas melakukan tindakan kekerasan/violence), mereka tidak memiliki senjata dan teknik khusus melawan kelompok yang diduga teroris, bahkan orang yang diduga teroris pun barangkali tidak akan mau berurusan dengan anggota Banser yang mereka yakini sama-sam Islamnya.

Maka yang mereka lalukan di situasi tersebut, bersama dengan anggota Linmas setempat, dan elemen lain (seperti anggota Laskar Jogja) adalah membantu aparat kepolisian dalam menjaga situasi dan mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian yang jalur utamanya mendadak ditutup total selama beberapa jam. Kasatkorwil Banser DIY pun, ketika saya konfirmasi, ternyata sudah langsung menghubungi anggotanya di wilayah tersebut untuk membantu proses pengamanan yang diperlukan.

Uniknya, informasi kejadian tersebut saya dapatkan pertamakali bukan dari anggota Banser, tetapi dari seorang pengikut Jamaah Maiyah dan WhatsApp’s group Maiyah beberapa menit setelah kejadian. Kebetulan yang bersangkutan tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian dan saya sempat wawancarainya sehari sebelumnya, yaitu pasca acara Ngaji Bareng Cak Nun dan Kiaikanjeng pada rangkaian acara lokal bertajuk Bersih Dusun, di Kenayan Wedomartani, Sleman, Yogyakarta.

Dalam acara ngaji bareng tersebut, salah satu dialog yang diangkat adalah bagaimana membangun toleransi dan pentingnya merevitalisai kegiatan-kegitan semacam bersih desa, merdi desa, gotong-royong kampung dan sejenisnya. Secara spontan, seorang Jamaah berlatar belakang non-Islam dari etnis Tionghoa, yang tidak hanya naik ke panggung untuk ikut berdialog, tetapi juga menyumbangkan kepiawaiannya bermain biola klasik China, bukan untuk menyanyikan lagu yang biasa ia kumandangkan di gereja, tetapi dengan sangat enjoy ia melantunkan lagu Tombo Ati yang sering dibawakan oleh Kiaikanjeng.

Suasana pengamanan acara Ngaji Bareng Cak Nun dan Kiaikanjeng bersama Jamaah Maiyah dan Warga Dusun Ngemplak, Sleman (atas) dan pengamanan kepada Cak Nun oleh pasukan Banser (Bawah) (Foto: Karim, Juli 2018)

Lebih unik lagi, lebih dari seratus anggota Banser berseragam yang satupun tidak berasal dari dusun tersebut berdatangan tidak hanya untuk membantu proses pengamanan situasi pengajian, tetapi juga ikut ngaji bareng, termasuk memastikan Cak Nun yang dihadang ribuan jamaah untuk bersalaman, agar lancar menaiki dan menuruni panggung. Mereka yang datang tidak hanya berasal dari satuan Banser beberapa kecamatan di sekitar Wedomartani, tetapi juga dari Klaten yang menyatakan bahwa kedatangan mereka murni karena alasan “solidaritas” kepada ketua panitia yang merupakan teman baik dari salah satu anggota Banser di Klaten.

Nilai solidarity[7], yang secara umum sering diterjemahkan sebagai “unity or agreement of feeling or action, especially among individuals with a common interest; mutual support within a group”, menarik untuk digali dari keberadaan dan perkembangan Banser dan Jamaah Maiyah. Karena jangan-jangan, kelompok-kelompok yang selama ini dicap sebagai sel-sel teroris atau terafiliasi dengan isu, tindakan, dan jaringan pengusung tindakan intoleran dan teror juga digerakkan oleh kuatnya nilai solidarity di dalam komunitas internal mereka.

Tengok saja misalnya penggunaan istilah “jamaah” dan “anshor” pada nama dua jaringan kelompok terduga teroris yang banyak disorot, Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharud Khilafah (JAK). Meskipun menggunakan term dengan akar etimologis yang sama, tetapi spiritnya sangat jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dan ditafsirkan oleh Jamaah Maiyah maupun Banser (GP Ansor).

Bukankah Banser DIY, yang secara organisatoris berafiliasi dengan NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, yang menyatakan berkomitmen kuat dengan slogan “NKRI Harga Mati”, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika yang mereka yakini berasal dari ijtihad para ulama pendiri bangsa, yang juga mengusung toleransi dalam beragama di seluruh wilayah Nusantara, adalah aset bangsa yang luar biasa. Di wilayah DIY saja, dengan jumlah anggota antara 1.500-1.700 personil (berdasarkan wawancara dengan Ketua GP Ansor dan Kasarkorwil Banser DIY, jumlah ini adalah 3-4 kali lipat personil TNI yang bertugas di DIY, bahkan trend secara nasional bisa 5-10 kali lipat), maka potensi untuk mendukung upaya pengamanan masyarakat kapan saja, dimana saja, dan untuk keperluan apa saja (serbaguna/multipurposes), sebenarnya bisa dioptimalkan tanpa negara harus mengeluarkan kebijakan wajib militer jika suatu saat dibutuhkan.

Demikian pula dengan Jamaah Maiyah yang ikatan solidarity-nya bersifat multidimensional (religious/spiritual, sosial, emosional, artistik/estetik, dan bahkan supranatural), yang di berbagai kesempatan mereka mengusung “kampanye” pentingnya keseimbangan. Sebagai entitas yang keberadaannya, peran dan fungsinya, proses pengorganisasiannya, serta engagement-nya di masyarakat bukan didasarkan pada mekanisme organisasi, tetapi pada apa yang mereka sebut sebagai organisme, maka mereka bisa siapa saja dan dimana saja (lebih luas daripada sekedar “serbaguna”) untuk memerankan fungsi pengamanan, perekatan, dan penyeimbangan masyarakat.

Bahkan sekarang ini, tidak terhitung berapa jumlah “pengikutnya”, meskipun idiom “pengikut” ini juga mereka tolak, karena berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegiat Maiyah (istilah pengurus juga kurang mereka sukai) di Yogyakarta, mereka menggunakan istilah “orang Maiyah”, yang mereka definisikan sebagai “orang yang pernah bersentuhan dengan Cak Nun (entah melalui jalur komunikasi langsung, media buku, internet, dan media apapun) dan menemuan nilai Maiyah”.

Sebagai ilustrasi, hanya di minggu ke-2 Juli ini saja, tidak kurang dari 20 agenda “Maiyahan” digelar di banyak tempat, mulai dari agenda Sinau Bareng (istilah yang paling sering dipakai untuk acara undangan dari berbagai pihak yang menghadirkan “paket lengkap” Cak Nun dan grup musik Kiaikanjeng); Simpul Maiyah (agenda rutin bulanan di luar 5 agenda rutin bulanan Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Jombang, dan Surabaya) yang sudah merambah Jawa Barat, Lampung, Bali, Kalimantan, Sulwesi, bahkan Korea Selatan, dan Australia.

Agenda paling menarik terjadi pada tanggal 14 Juli, yaitu berlangsungnya 8 agenda Simpul Maiyah secara bersamaan (Kidung Syafaat Salatiga, Waro’ Kaprawiran Ponorogo, Pasemuan Bebrayan Cilacap, Semak Tadabburan Kudus, Dusun Ambengan Lampung Timur, Jimat Tuban, Jembaring Manah Jember, dan Juguran Syafaat Banyumas) yang seluruh nama forumnya diambil dari karakteristik, identitas, tradisi, kearifan lokal, dan nilai khas daerah tersebut, dan semua acaranya berlangsung malam hingga dini hari.

Agenda “Maiyahan” serentak di 8 daerah dengan tema khas maiyah yang dekonstruktif dan “menegajak berpikir” (sumber: Link Maiyah, caknun.com, 2018).

Idiom selanjutnya adalah Lingkar Maiyah (agenda-agenda tematik para pegiat Maiyah di luar agenda di atas yang umumnya menyasar isu-isu kontekstual terkini di masyarakat, mencoba merumuskan alternatif solusi bersama, serta teknis eksekusi faktual yang bisa dilakukan (misalnya pengembangan aplikasi Opinium untuk menangkal hoax di media sosial, diskusi dan peluncuran buku yang ditulis oleh para pegiat Maiyah berdasarkan pencarian dan tafsirnya masing-masing, aktivitas riset, maupun berbagai upaya social engagement di masyarakat).

Diskusi Sewelasan di Rumah Maiyah Kadipiro, Bantul 11 Juli 2018 membedah buku Desa Purwa karya Agus Wibowo (Pustaka Gugurgunung 2018) bersama penulis dan Sabrang Mowo Damar Panuluh (Foto: Karim, 2018).

Pertanyaan lebih lanjut, apakah dua kelompok berbeda aransemen dan genre ini, dengan ikatan solidarity-nya masing-masing, Banser dengan struktur pengamanan “ruang fisik”-nya, dan Jamaah Maiyah dengan networks pengamanan “ruang pikir”-nya adalah bentuk konkret dari ijtihad, ikhtiar dan tafsir ber-Islam dan beragama ala Nusantara yang sama-sama mencita-citakan kemulian Indonesia? Dengan asumsi bahwa aksi-aksi yang disebut bermuatan intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme atau idiom lain yang akhir-akhir ini akrab menjadi kosakata sehari-hari di Yogyakarta, di Indonesia, bahkan di dunia terus meluas dan mengancam keamanan ruang fisik dan ruang pikir manusia-manusia beragama, semantara negara semakin nihil (atau setidaknya mlempem dengan kebijakan dan tindakan solutif-adaptif-korektif-komprehensif, maka laboratorium non-state security actors perlu diberikan porsi dan ruang yang lebih proporsional untuk berperan.

 


  1. https://nasional.tempo.co/read/347384/densus-88-bawa-12-orang-terduga-teroris-di-yogya
  2. https://nasional.tempo.co/read/394495/balai-kota-yogya-diguncang-teror-bom
  3. https://nasional.tempo.co/read/503673/detik-detik-penangkapan-2-terduga-teroris-di-yogya
  4. https://news.detik.com/berita/3002328/terduga-teroris-yang-ditangkap-di-yogya-pendiam-dan-sibuk-main-gadget
  5. http://jogja.tribunnews.com/2017/06/06/densus-88-amankan-dua-terduga-teroris-di-gunungkidul
  6. https://nasional.sindonews.com/read/1320965/13/dua-rumah-teroris-di-bantul-digerebek-densus-1531326386
  7. https://en.oxforddictionaries.com/definition/solidarity
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://securethnography.com/2018/07/16/week-two-a-moving-solidarity-matters">

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*