Week Five: Looking for a Uniformity

Karim/ August 5, 2018/ Securing The Local Project/ 0 comments

“Nativistic movement, reform movement, cargo cult, religious revival, messianic movement, utopian community, sect formation, mass movement, social movement, revolution, charismatic movement, are some of the commonly used labels, all these phenomena of major cultural-system innovation are characterized by a uniform process, for which I propose the term ‘revitalization’, (which has) an outline of certain uniformly-found processual dimensions of revitalization movements (Wallace 1956)[1].

Argumen klasik dari Anthony Francis Clarke Wallace, seorang antropolog Amerika kelahiran Kanada yang mengawinkan studi-studi antropologi dengan psikologi ini nampaknya masih ada relevansinya dengan fenomena munculnya beragam kelompok pergerakan baru di Indonesia pasca reformasi, atau mereka yang hanya melakukan revitalisasi dari gerbong gerakan sebelumnya.

Banser, dalam hal ini, adalah contoh dari gelombang Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor (Ansor youth movement)-nya NU yang sejak era revolusi kemerdekaan Indonesia sudah eksis dan kemudian merevitalisasi diri hingga era pasca reformasi. Dari sekedar pasukan paramiliter yang membantu TNI mengamankan negeri, kini mereka memiliki paling tidak 8 divisi utama dengan pasukan berseragamnya masing-masing, antara lain: Densus 99 (Detasemen Khusus 99 Asmaul Husana), Bagana (Satuan Banser Tanggap Bencana), Balakar (Banser Penanggulangan Kebakaran), Balantas (Satuan Khusus Banser Lalu Lintas), Basada (Banser Husada), Protokoler (Banser Protokoler), Baritim (Banser Maritim), dan Provost (Korps Provost Banser).

8 Divisi Banser dengan “seragam dinasnya” masing-masing. Urutan dari kiri atas: Satuan Khusus Protokoler, PDH Banser, 3 PDL Banser, Satuan khusus Baritim, Densus 99. Dari kiri bawah: Corp Provost, Corp Provost, Satuan Khusus Bagana,Satuan Khusus Balakar, Satuan Khusus Balantas (Sumber: Buku Juklak Banser, Satkornas Banser, 2017).

Sementara Jamaah Maiyah, bentuk gerakannya termasuk baru yang mungkin tidak bisa dengan serampangan dimasukkan kedalam kategori major cultural-system innovation sebagaimana disebutkan Wallace, meskipun di dalamnya memiliki fitur-fitur dari semua bentuk revitalization movements di atas. Seragam resminya pun tidak jelas, selain “peci Maiyah” yang sekedar dipakai sebagai penanda (tanpa instruksi struktural), alat identifikasi diri, dan barangkali sebagai media untuk mempermudah peseduluran dan komunikasi kultural-spriritual diantara sesama “orang Maiyah”.

https://cdn.caknun.com/media/2018/02/20180223-tajuk-piagam2.jpg

Satu-satunya “seragam Peci Maiyah” yang kebetulan seragam dengan baju dan gerakannya (Sumber: caknun.com, Maret 2018).

Menurut Wallace, 4 aspek utama keseragaman dapat dilihat dari processual structure of revitalization movements antara lain: i) a steady state, ii) a period of individual stress, iii) a period of cultural distortion, dan iv) a period of revitalization. Pada tahap atau periode revitalization inilah kemudian akan muncul 6 respons yang oleh Wallace disebut dengan: a) “mazeway” reformulation, b) communication to others, c) organization of followers, d) adaptation to contention and conflict, e) cultural transformation, dan f) routinization of the new culture system.

Dalam sejarah negara Indonesia, upaya penciptaan steady state paling lama pernah dilakukan selama lebih dari tiga dekade pada masa Orde Baru dengan militerisasi total di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi steady state semu ini kemudian berujung pada cultural distortion, peristiwa Mei 98, dimana titik kulminasi dan komplikasi dari tingkat individual stress (kasus penculikan para aktivis, praktik KKN, dan ketidakmerataan pembagian kue pembangunan) sudah tidak mungkin lagi ditekan dengan pendekatan militeristik.

Pasca reformasi adalah periode revitalization, yaitu ketika semua kelompok, entah berapa banyaknya, dengan beragam latar belakang maupun kepentingannya, mencoba menafsirkan ulang Indonesia dengan Pancasila dan Bhineka Tinggal Ika-nya. Sehingga tidak mengherankan jika para sarjana Barat menyebut Indonesia kala itu dengan sebutan ‘contested arena’ of (un)civil society and political change (Beittinger-Lee 2010)[2], atau ‘contest state’ of institutional configuration of power (Nordholt 2015)[3], bahkan a contested security space derived from the everyday politics of Indonesian people’s lives (Wilson 2018)[4].

Ciri utama “mazeway” reformulation yang terjadi pada periode awal pasca reformasi adalah terjadinya beragam konflik berdarah di berbagai wilayah, yang diperparah dengan rentetan aksi pengeboman oleh para terduga teroris, bahkan puncaknya satu wilayah NKRI akhirnya melepaskan diri dari seragam merah putih dan mencoba mencari bantuk steady state-nya sendiri. Dan setelah 20 perjalanan reformasi, dua tahap akhir proses revitalisai sebagaimana digambarkan oleh Wallace, yaitu cultural transformation dan routinization of the new culture system nampaknya sudah sangat nyata di tengah-tengah masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.

Tradisi baru penafsiran Indonesia oleh entitas atau kelompok di luar negara (non-state actors) lengkap dengan simbolisasi “kedaulatan”-nya, “ideologi”-nya, membership atau “kewargaannya”, kesetiaannya, bahkan infrastruktur pendukung tata kelola umat dan “warga”-nya sudah dimiliki oleh mayorits kelompok besar di negeri ini. Entitas ini bisa dalam bentuk partai politik, ormas, perusahaan, atau bahkan sekedar grup pengajian yang terus mewarnai dan memiliki seragamnya masing-masing.

Fenomena apakah ini? Apakah negara sudah sedemikian rapuhnya sehingga contested arena ini semakin meluas? Dan apakah ini sebuah fenomena global yang oleh Marx and Engels pernah sebut sebagai the death of the state? Akan banyak sudut pandang untuk menjelaskannya, meskipun salah satu kata kuncinya adalah fakta bahwa secara global negara bukan lagi menjadi entitas utama yang menentukan “kedaulatan” dan “nasib” warga negaranya, bahkan di banyak negara, entitas bisnis saat ini jauh lebih berkuasa, atau di belahan bumi yang lain, para pemuka agama lebih powerful, dan LSM atau ormas lebih memagang kendali atas hajat hidup warganya. Sebagai ilustrasi, belum lama ini satu ormas yang dianggap “mengancam” NKRI secara resmi telah dibekukan dan dilarang keberadaannya.

Mari kita tengok beberapa aspek “manajemen kenegaraan” ala Banser dan Jamaah Maiyah yang dalam hal ini memiliki orientasi, sudut pandang, dan pendekatan pergerakan yang sangat berbeda dalam merespon security threats, namun irisan keduanya sangat nampak sejak awal interaksi saya dengan keduanya dalam filedwork ini. Bahkan keduanya saling mengamankan satu sama lain, sebagaimana forum Maiyahan Ngaji Bareng awal minggu ini di Kabupaten Banyumas.

Personil Banser yang “menggantikan” peran personil Polres pada acara Ngaji Bareng Cak Nun dan Kiaikanjeng di Kabupaten Banyumas, 2 Agustus 2018 (Foto: Zuhud, Agustus 2018).

Fakta unik dari forum bertajuk “Dewek Seduluran: Ciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman damai dan kondusif” ini antara lain. Polres Kabupaten Banyumas sebagai aparat keamanan resmi negara adalah pihak pengundang yang mengharapkan Cak Nun dan Kiaikanjeng mencontohkan strategi pengamanan masyarakat yang non-militeristik dan berbasis budaya. Banser berinisiatif mengamankan seluruh prosesi acara termasuk mengamankan seluruh pejabat Polres sebagai aparat keamanan yang akan naik ke panggung. Dan dalam proses pengamanan tersebut, baik para angggota Polres maupun angggota Banser perlahan-lahan duduk menikmati suguhan acara dari panggung, bahkan berinteraksi dan berdialog seolah-olah lupa bahwa mereka sedang bertugas menjaga keamanan selama acara berlangsung. Sementara itu, beberapa orang yang diajak naik ke panggung adalah anak-anak muda bertato dan bertindik “menyeramkan” di seluruh anggoata badan, termasuk muka mereka, yang bahkan oleh personil Polres sering diidentikkan dengan “pemuda pembuat onar”.

https://cdn.caknun.com/media/2018/08/20180802-cnkk-purwokerto-13.jpg

Sosok “unik’ yang didapuk naik ke panggung pada acara Ngaji Bareng Cak Nun dan Kiaikanjeng di Kabupaten Banyumas, 2 Agustus 2018 (Foto: caknun.com, Agustus 2018).

Mengingat bulan agustus ini adalah bulan pergerakan, bulan proklamasi, sekaligus momentum bulan peneguhan komitmen berseragam merah putih bagi bangsa Indonesia, maka saya akan lebih fokus pada nuansa keseragaman (uniformity) daripada keberagaman (diversity), karena yang kedua ini sejatinya sudah menjadi kodrat bangsa Indonesia yang tidak perlu diperdebatkan lagi.

Agar tidak menjurus pada wacana subversif, saya akan berangkat dari komitmen Banser dan Jamaah Maiyah terhadap NKRI. Slogan NKRI Harga Mati! yang digelorakan oleh Banser dan seluruh afiliasinya ke NU, serta “Indonesia Bagian dari Desa Saya” yang dipercayai dan dihayati secara mendalam oleh Jamaah Maiyah adalah “ideologi” kebangsaan yang sekilas berbeda, namun mengandung spirit yang kurang lebih seragam, bahwa tanah air keduanya adalah Indonesia, sehingga harus dijaga dengan jiwa dan raga. Bahkan, dalam setiap acara dan kesempatan, tema besar yang mereka kampanyekan adalah kutub cinta yang sama, cinta tanah air, sebagaimana spirit Banser Hubbul Wathon Minal Iman atau tagline yang pernah diusung oleh Kenduri Cinta (salah satu simpul Maiyah utama di Jakarta) “Menegakkan Cinta menuju Indonesia Mulia”.

Pertama, kecenderungan bangsa Indonesia akan sebuah nuansa, rasa, dan selera yang seragam (yang barangkali sangat dipengaruhi oleh upaya-upaya penyeragaman di masa Orde Baru) saya temukan pada acara rapat koordinasi nasional (Rakornas) GP Ansor tanggl 3-4 Agustus lalu di Jakarta yang menghadirkan seluruh perwakilan ketua wilayah dan komandan Banser dari 34 provinsi.

Kecenderungan berseragam bahkan ditegaskan oleh sang Komandan Satkornas Banser yang bercerita bahwa ia sengaja memodifikasi seragam resmi Banser-nya. Ini dilakukan bukan untuk tujuan struktural komando, karena hanya untuk memudahkan calon konstituen di daerah mengenal ciri khasnya dalam proses pencalonannya sebagai salah satu kandidat anggota DPD pada Pemilu mendatang, itupun setelah melalui proses seleksi dari 7 model yang diajukan oleh para anggotanya. Namun, tanpa ia duga, seragam itu “viral” dan dalam waktu singkat tanpa komando apapun dari sang komandan di tingkat pusat, para perwira Banser di dearah sudah meniru model seragam itu dan menganggapnya sebagai “baju komando” baru.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\BANSER\Rakornas Ansor-Banser 3-4 Agustus\P8031746.JPG

Suasana Rakornas GP Ansor Jakarta pada sesi khusus ke-Banser-an, 3-4 Agustus 2018 (Foto: Karim, Agustus 2018).

Ada dua seragam di sana, seragam para petinggi GP Ansor wilayah dengan corak hijau khas Nahdliyin-nya dan seragam para perwira Banser dengan stelan komando khususnya. Topik utama yang dibicarakan pun bukan isu ke-Ansoran atau ke-Banseran, melainkan tema ke-Indonesiaan, sehingga pertemuan ini sempat menyeret imajinasi saya pada rapat-rapat yang digelar oleh perwakilan organisasi atau kumpulan kelompok pemuda dari berbagai daerah bersama eks pasukan militer bentukan Jepang menjelang periode proklamasi.

Jika agenda rapat utama yang dibahas oleh para pemuda dari berbagai daerah di masa revolusi adalah kemerdekaan untuk memastikan agar musuh bersama bernama penjajahan tidak berlanjut di bumi pertiwi, maka tema besar Rakornas GP Ansor kali ini adalah “Kirab Satu Negeri” untuk menunjukkan kepada “musuh utama” mereka di masa kini yang salah satunya mereka definisikan sebagai “siapapun yang mencoba mengganti Pancasila sebagai ideologi negara” atau yang mengganggu toleransi.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\BANSER\Rakornas Ansor-Banser 3-4 Agustus\P8031898.JPG

Salah satu slogan GP Ansor dan Banser yang terpampang di ruang rapat utama Gedung GP Ansor, markas pusat Banser Jakarta (Foto: Karim, Agustus 2018).

Kedua, Jamaah Maiyah juga memiliki seragamnya sendiri, meskipun sifatnya lebih simbolis dan tidak bersifat hierarkis, yang salah satunya dapat dikenali dengan mudah melalui “peci maiyah” di atas, tetapi sebenarnya bukan seragam fisik ini yang menjadi ciri khas mereka. Mereka disatukan oleh keseragaman nilai, yaitu tradisi dekonstruksi dan sinau bareng, yang mengajak seluruh “warga”-nya mempertanyakan ulang kepercayaan, pakem, atau doktrin-doktrin nilai lama yang barangkali sudah tidak relevan dan menimbulkan individual stress, bahkan bagi sebagian mereka sudah cenderung menimbulkan friksi di masyarakat, sehingga memerlukan revitalization movement.

Saya menemukan upaya revitalization movement pada respon mereka terhadap persoalan khilafiyah pengikut dua kelompok ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah yang sampai saat ini masih serig terjadi. Maka sejak 2011, beberapa orang yang aktif di forum Maiyah di Yogyakarta telah berinisiatif membentuk Nahdlatul Muhammadiyyin (NM), bukan sebagai ormas tandingan, tetapi majelis ilmu alternatif yang mempertemukan keduanya, menyeragamkan hal-hal yang bisa disatukan, dan mengadakan diskusi rutin yang dipimpin oleh dua tokoh dari masing-masing kelompok, NU dan Muhammadiyah.

Karena sumber dari persoalan khilafiyah keduanya umumnya adalah perbedaan tafsir, maka salah satu upaya untuk menyeragamkan ruang berpikir dua kelompok tersebut tidak lagi hanya pada tataran diskusi rutin mingguan, karena pasti akan cenderung mencari pembenaran masing-masing, tetapi memalui kerja-kerja konkret yang dikemudian diwadahi oleh komunitas anak-anak muda yang diberi nama Gerakan Anak Bangsa (Gerbang).

Jadi, Maiyah adalah Masinis yang memimpin penggalian nilai-nilai dasar pijakan gerakan utamanya, NM adalah kumpulan kondektur pembahasan operasionalisasi visi dan orientasi pergerakannya, kemudian Gerbang adalah lokomotif penggerak roda aktivitas pengorganisasian masyarakatnya, dan Warkop (warung konsolidasi potensi) adalah gerbong-gerbong pengangkut pergerakan yang siap membawa kelompok orang yang terkena serangan individual stress untuk menemukan kembali revitalization movement-nya masing-masing.

Forum Diskusi Reboan Nahdlatul Muhammadiyyin (NM)-Gerbang, 2 Agustus 2018 (Foto: Zaenal, Agustus 2018).

Dalam bahasa mereka, Maiyah adalah bentuk revitalisasi masyarakat Makiyah (Islam periode Mekah) yang fokus utamanya membenahi ruang pikir, sementara aktivitas bersama NM dan Gerbang adalah upaya merevitlisasi nilai-nilai Madaniyah (Islam periode Madinah) dengan kerja-kerja nyata yang mengaplikasikan nilai-nilai Makiyah yang sudah mereka miliki. Dengan visi tersebut, masyarakat Madani (civil society) menurut mereka bukanlah utopia yang harus mengadopsi dari peradaban Barat ata Jazirah Arab, bahkan bukan pula dengan jargon-jargon keduanya, tetapi disederhanakan menjadi pengupayaan revitalisasi lokal dengan konsep Urip Bebrayan.

Konsep Warkop (warung konsolidasi potensi) ini mencoba mengajak warga lokal kembali ke akar budaya lokal masing-masing dengan membentuk kelompok kerja kolektif dan mengadakan aktivitas rutin yang saling mengamankan dengan cara mengoptimalisasi seluruh potensi warga berdasarkan prinsip dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Bahkan setelah saya telusuri, konsep Gerbang tidak hanya dikembangkan di Yogyakarta dan untuk warga masyarakat setempat yang bernama Sekolah Warga DIY, tetapi berkembang di daerah-daerah lain, dan membuka diri untuk siapa saja yang memiliki keseragaman nilai untuk berkontribusi di ruang-ruang budaya-sosial-ekonomi alternatif, di tengah-tengah masyarakat yang masih dalam proses menuju cultural transformation.

 

Beberapa inisiatif Sekolah Warga DIY yang dikembangkan NM-Gerbang (sumber: Gerbang, Agustus 2018).

Barangkali model-model revitalisasi seperti inilah yang Wallace definisikan sebagai “revitalization movements” as “deliberate, conscious, organized efforts by members of a society to create a more satisfying culture” (Wallace 1956, 279). Karena Menurut Wallace, revitalisasi ini muncul terutama karena dua kondisi utama, during times of stress for individual members of the society, dan berbagai security threats (dari darat, laut, dan udara sebagaimana saya ulas pada catatan minggu sebelumnya), dan when there is widespread disillusionment or disappointment with existing cultural beliefs, terutama praktik-praktik koruptif di pusat pengendali negara di Jakarta hingga ke pelosok kampung dan dusun-dusun terpencil, provokasi-provokasi kebencian berlabel agama, dan ketidakjelasan nasib warga miskin terpinggirkan yang selalu menjadi objek berbagai upaya pemenuhan kepentingan sesaat.

Lalu apa yang seragam dari kedua bentuk revitalization movements yang diusung Banser dan Jamaah Maiyah. Saya belum berani bercerita banyak tentang hal-hal yang prinsipil dari keduanya, karena proses fieldwork ini masih cukup panjang. Namun, saya tertarik dengan beberapa hal sederhana yang beberapa minggu terakhir saya temui hampir setiap hari.

Pertama, orang-orang dan para aktivis pada lingkaran keduanya adalah para “ahli hisap” sejati yang sangat sulit dipisahkan dari kepulan asap rokok dan teman setianya, seruputan kopi. Jangankan momen-momen “kopi darat”, obrolan virtual di grup WhatsApp setiap hari yang saya tergabung di dalamnya pun pasti ada saja yang “memamerkan” sepasang “kekasih” tersebut. Dan salah satu puncaknya, Rakornas GP Ansor di ruang tertutup, ber-AC, yang saya ikuti beberapa hari yang lalu, dihadiri oleh lebih dari 50 orang peserta dengan agenda rapat sampai tengah malam, bahkan dilanjutkan dengan obrolan informal sampai dini hari, mereka sangat “perkasa” tanpa berhenti mengepulkan asap rokok hingga ruangan pekat berkabut memudarkan setiap jepretan kamera yang saya ambil. Sebagai “non-ahli hisap”, saya selalu lulus mengikuti berbagai acara Maiyahan yang kepulan asapnya tidak kalah dahsyat, karena mayoritas acaranya diselenggarakan di ruang terbuka. Namun, Rakornas 2 hari ini berhasil membuat saya “KO”, hidung meler, dan terus berlinang air mata di tengah tawa para perwira Banser yang perkasa, meskipun sebagian dari mereka sudah mulai menua.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\BANSER\Rakornas Ansor-Banser 3-4 Agustus\P8042011.JPG

Seragam, rokok, dan segelas kopi untuk sang perwira Banser pada Rakornas GP Ansor 2018 (Foto: Karim, Agustus 2018).

Keseragaman kebiasaan ngerokok dan ngopi para anggota Banser dan Jamaah Maiyah ini ternyata sejalan dengan fakta bahwa mayoritas acara-acara mereka adalah waktu malam sampai dini hari yang membutuhkan stamina ekstra dan doping pencegah rasa kantuk. Dan sepertinya, selain rokok dan kopi, belum ada formula atau dosis pengganti keduanya yang menurut mereka lebih halal, lebih terjangkau, dan lebih cespleng mengusir musuh utama ketika begadang di malam hari, yaitu mengantuk.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\Photo Jamaah Maiyah\Mocopat Syafaat\P7170069.JPG

Satu dari jutaan pengikut Jamaah Maiyah yang sangat menikmati magisnya kepulan asap rokok dari mulutnya, dengan segelas plastik kopi hitam yang menemani “ritual” Maiyahan bulan lalu di Bantul (Foto: Karim, Juli 2018).

Dan ternyata, saya baru menyadari bahwa profesi yang paling penting di malam hari adalah profesi security, yang tidak jarang untuk melakukan tugas itu, seorang petugas security tidak memiliki rekan kerja selain rokok dan kopi yang setia menemani sampai pagi. Maka, mengharamkan keduanya barangkali seragam hukumnya dengan mengharamkan revitalization movements yang umumnya dilakukan dan diorganisir di malam hingga dini hari ditemani sebungkus rokok dan secangkir kopi sebagai pemantik inspirasi.

  1. Wallace, Anthony F.C. 1956. “Revitalization Movements”. American Anthropologist, Vol. 58 (2): pp. 264-281.
  2. Beittinger-Lee, Verena. 2010. (Un) Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena. New York: Routledge.
  3. Nordholt, H. Schulte. 2015. “From Contest State to Patronage Democracy: The Lounge Durée of Clientelism in Indonesia.” In D. Henley and H. Schulte Nordholt (Eds.). Environment, Trade and Society in Southeast Asia, pp. 166-180. Leiden: Brill.
  4. Wilson, Lee. 2018. “How Critical Can Critical be? Contesting Security in Indonesia”. Critical Studies on Security. doi:10.1080/21624887.2018.1424985.
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://securethnography.com/2018/08/05/week-five-looking-for-revitalization-movement-looking-for-a-uniformity">

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*