Week Six: Grasping New Dimensions of Security

Karim/ August 12, 2018/ Securing The Local Project/ 1 comments

Each social actor dealing with security issues is acting alongside a spectrum of possibilities in which the military dimension of security and the tenets of the critical security studies offer their respective potentials according to the position that geopolitical and social factors determine in a given phase of history. Therefore, broadening the security agenda shouldn’t be considered as an isolated aim perse, since it must be confronted with each specific situation” (Hurtado and Ercolani 2013: 52)[1]

Ada narasi menarik di balik sejarah terbentuknya Dewan Keamaman PBB/DK-PBB (United Nations Security Council), satu dari enam principal organs atau badan utama di PBB yang kiprah utamanya sebagai lembaga penjaga keamanan dan perdamaian dunia. Dari resolusi pertamanya yang dikeluarkan pada bulan Januari tahun 1946 tentang pembentukan Military Staff Committee untuk membantu memecahkan krisis di Iran hingga resolusi ke-2.431 tanggal 30 Juli 2018 tentang pembaharuan misi perdamaian the African Union Mission in Somalia (AMISOM), hasilnya adalah “systemic failure[2], sebuah frasa mengkhawatirkan yang keluar dari sekjen PBB di tahun 2013 yang kala itu dinakhodai oleh Ban Ki-moon, yaitu ketika lembaga ini gagal menjembatani perdamaian dan menjamin keamanan warga sipil atas konflik di Sri Lanka.

Jika kita tengok sedikit ke belakang, dimensi pendekatan keamanan yang digalakkan oleh DK-PBB memang lahir dari rahim hegemonic military-strategic perspective, meskipun belakangan lembaga ini juga mengadopsi anak terlantar bernama international military humanitarian mission. Induk dari military-based security approach itu adalah apa yang dikenal dengan “Four Policemen” atau “Four Sheriffs” (AS, Uni Soviet, Inggris, dan China) yang merupakan empat negara berkekuatan militer terbesar semasa perang dunia ke-II, bahkan mungkin sampai sekarang, yang kemudian menjadi permanent members dari DK-PBB ditambah Perancis yang menyusul kemudian.

Salah satu alasan mendasar dari kegagalan pendekatan keamanan ala militer DK-PBB, sebagaimana kritik pedas yang pernah disampaikan oleh pimpinan spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei pada the 16th Summit of the Non-Aligned Movement di bulan Agustus 2012 adalah fakta bahwa setiap operasi militer yang dilancarkan DK-PPB didasarkan pada “illogical, unjust and completely undemocratic structure and mechanism[3] oleh aktor-aktor utama, teruatam AS sebagai inisiator awal DK-PPB melalui Franklin D. Roosevelt yang justeru paling vokal mengkampanyekan nilai-nilai demokrasi. Bahkan dalam beberapa agresi militer yang dilancarkan ke negara-negara yang diklaim “mengancam kemanan dunia”, sang “polisi dunia” ini sama sekali tidak mengindahkan rekomendasi dari DK-PBB yang diinisiasi sendiri dengan tujuan mengamankan dunia.

Padahal, dalam bahasa Simon Dalby, fakta lain yang tidak bisa dibantah adalah “Security is profoundly political” (Dalby, 1997: 22).[4] Ada udang di balik batu, ada agenda politik di balik misi penciptaan keamaann. Fakta inilah yang kemudian dikembangkan oleh the Copenhagen School of Security Studies untuk memperkenalkan genre baru dalam security studies, Security: A New Framework for Analysis, yang mendefinisikan security sebagai “…the move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics”, so then, “securitization can thus be seen as a more extreme version of politicization” (Buzan et al. 1998: 23).[5] Dalam tradisi Gramscian, security bahkan dianggap sebagai “a crucial element in the construction of hegemony”, atau dalam tradisi Hobbesian yang lebih klasik, security sudah dianggap sebagai “an anarchic security dilemma, masked the deeper global politics of state building, elite recruitment, modernization, military-police training, and societal incorporation”.[6]

Dua spektrum keamanan di atas, yaitu militer dan politik adalah dua sejoli tak terpisahkan dari isu-isu keamanan global, pendefinisian ancaman keamanan, maupun narasi-narasi yang membungkus upaya-upaya penanganannya. Padahal, jika diulik lebih jauh, maka motif ekonomilah yang sesungguhnya amat faktual dari kelima anggota warga bumi yang secara angkuh melabeli diri mereka dengan Policemen atau Sheriffs dengan hak mutlak veto-nya (bahkan masing-masing bersaing secara sangat economy-centric) atas mayoritas sesama warga bumi yang lain. Sehingga pertanyaan besarnya adalah, apakah pendekatan keamanan militeristik yang sangat top-down dan state-centric ala DK-PBB yang terus-menerus menuai kegagalan itu masih relevan dan akan terus dilanjutkan untuk menjamin kebutuhan rasa aman setiap individu (dengan prinsip pembangunan SDGs no one left behind) di muka bumi?

Mari kita lihat dua ilustrasi sederhana di lapangan dari dua entitas non-state actors yang mencoba menawarkan dimensi lain dari keamanan warga berdasarkan tafsir keduanya atas teks agama dan direct engagement keduanya dengan masyarakat di level paling bawah yang memiliki definisi dan eksperimentasi sendiri tentang rasa aman dan keamanan.

Banser, sebagai pasukan paramiliter yang dibentuk dari sejarah perlawanan terhadap praktik kolonialisme, barangkali adalah bentuk milisi sipil yang juga jamak ditemukan atau identik di berbagai negara, terutama di negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang bernasib sama dengan bangsa Indonesia. Namun, dari rentang sejarah dan proses perkembangannya, ia tidak seperti kelompok-kelompok milisi sipil bentukan rezim oposisi di suatau negara, atau tangan kanan NGO seperti di banyak negara yang manjadi mitra dari NATO Civil-Military Cooperation (CIMIC) Doctrine, sebuah inisiatif dari the United States Army untuk mengakomodasi peran kelompok sipil dalam operasi militer internasional yang kemudian lahirlah Civil-Military Cooperation Centre of Excellence di Den Haag, Belanda pada tahun 2001.

Sebagai satuan yang secara eksplisit dibentuk untuk tujuan security provision, maka Banser juga tidak bisa dilepaskan dari fitrah politik praktis sebagaimana diungkapkan oleh Dalby (1997) di atas bahwa “security is profoundly political”, dimana saat ini komandan tertinggi dan lingkaran afiliasinya sedang bersiap-siap menjadi bagian tak terpisahkan dari pesta politik yang sebentar lagi digelar di negeri ini. Dan tak bisa dipungkiri bahwa career path bagi anggota Banser yang manapaki posisi elite leadership, terutama di Satkornas, adalah arena politik. Sehingga pada area ini, dua elemen dari security, yaitu hegemony (Gramsci) dan an anarchic security dilemma (Hobbes) tetap menyala di tubuh Banser. Termasuk dengan doktrin Islam Nusantara yang dipegang teguh oleh Banser yang oleh beberapa kelompok lain dikritik sebagai bentuk hegemony yang menumbulkan banyak tafsir, security dilemma, serta is profoundly political terutama menjelang tahun politik.

Satu hal yang membedakan Banser dengan paradigma di atas barangkali adalah kesadaran para anggotanya di tingkat ranting (struktur di level terbawah) yang memahami politik dengan sudut pandang yang berbeda. Bagi mereka, urusan politik adalah urusan orang-orang di Jakarta, atau setidaknya para elit Banser di wilayah (provinsi), karena di desa “tidak sepatutnya berpolitik”. Urusan mereka adalah menjaga desa sebagai bagian penting dari bangsa dan wilayah NKRI yang diwariskan oleh para ulama dengan semangat Resolusi Jihad Fii Sabilillah untuk mengusir penjajah (21 Oktober 1945 in Surabaya) kepada generasi selanjutnya. Politik tidak sama dengan menjaga NKRI, karena politik hanya sibuk menjaga partai dan dan kelompoknya masing-masing. Menjaga NKRI bagi mereka adalah bagian dari keyakinan yang mereka pahami dengan Hubbul wathon minal iman sebagaimana diungkapkan oleh Giono (pseudoname) berikut ini:

Sakjane Banser ki wis ra sah melu-melu politik, sayang wae, anggota Banser kan wis akeh banget, nek penguruse do melu politik yo akhire kewajiban ngurus Banser lali, golek gantine (pengurus) yo ora gampang tho…

Mereka juga sangat paham bahwa mereka bisa kapan saja, oleh siapa saja, dan dimana saja “dimanfaatkan” untuk kepentingan politik praktis yang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi kehidupan mereka di desa. Bahkan tidak jarang, mereka dihadapkan pada satu instruksi struktural untuk memberikan hak politik mereka pada kandidat tertentu yang belum tentu mereka sukai apalagi mereka kenal sepak terjang dan kredibilitasnya menjaga NKRI, atau untuk berhadapan secara fisik dengan kelompok tertentu yang secara eksplisit didefinisikan sebagai “musuh”.

Namun bukan karena itu mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri mengikuti Diklatsar atau diklat terpadu dasar (DTD) Banser. Bahkan untuk DTD terdekat tanggal 17 agustus mendatang yang akan saya ikuti di salah satu Satkoryon Banser di Bantul, Yogyakarta, panitia sampai terpaksa harus membatasi jumlah peserta karena banyaknya animo warga desa yang ingin mengikuti dan menjadi anggota Banser.

Spanduk persiapan Diklat Terpadu Dasar Banser di wilayah perdesaan di Bantul, Yogyakarta (Foto: Karim, Agustus 2018).

Kesadaran kebangsaan, kesadaran bahwa mereka sebagai warga NKRI yang harus berkontribusi kepada bangsa, dan kesadaran Hubbul wathon minal iman ini yang ternyata sangat kuat melandasi motif keikutsertaan mereka. Sehingga, setiap masuk pada tema kebangsaan ini pada beberapa wawancara yang saya lakukan dengan para anggota Banser di desa-desa, ungkapan: “saya merinding mas bercerita seperti ini” sering sekali saya rekam dari mulut mereka. Sebuah ekspresi yang keluar dari dalam hati (paling tidak yang saya rasakan dari getaran suara dan dari memandang mimik muka mereka) dengan sorot mata penuh keyakinan dan antusiasme yang tidak dibuat-buat, yang idealnya keluar dari mulut TNI atau Polri sebagai aparat resmi negara yang digaji, dalatih, dan dipersenjatai untuk menjaga keamanan bangsa.

“Kebanseran” bagi mereka juga merupakan sebuah peneguhan peran sosial di masyarakat dalam hal yang mereka istilahkan dengan bahasa lokal sebagai “sesrawungan” atau “paseduluran”. Ilustrasi sederhananya adalah rasa malu sebagai anggota Banser di desa jika mereka tidak lebih rajin daripada warga lain yang bukan anggota Banser dalam berbagai social obligations yang sudah menjadi tradisi keseharian di lingkungan mereka, mulai dari kerja bakti, memenuhi undangan bernuansa tradisi lokal slametan, tahlilan, jathilan, menjadi panitia hajatan desa atau hajatan warga, termasuk kesiap-siagaan untuk setiap saat harus ngepam (menjaga keamanan) dalam situasi tanggap darurat dari kejadian bencana alam. Mereka benar-benar mencoba meresapi dan mengaktualisasikan spirit “serbaguna” yang mereka yakini dalam aktivitas individu maupun kolektif yang konkret sesuai keseharian mereka.

Dimensi-dimensi security yang sifatnya spiritual, kultural, dan psikologis, serta bottom-up (bukan top-down ala militer) dan community-based (bukan state centric atau political driven) ini semakin menguat manakala yang saya saksikan adalah satu peleton atau se-kompi pasukan Banser mengamankan acara Maiyahan di berbagai tempat, karena pada tiga security area inilah Jamaah Maiyah juga berdialektika dan mencoba berperan menciptakan suasana aman di masyarakat.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\Photo Jamaah Maiyah\Sinau bareng\Polres Banyumas 3 Agustus\photo_2018-08-14_07-10-17.jpg

Pasukan Banser yang mengamankan forum Ngaji Bareng sekaligus menikmati atmosfer Maiyahan bersama jajaran Polres di Kabupaten Banyumas (Foto: Zuhud, Agustus 2018).

Maiyahan menyuburkan identitas “kebanseran” karena tiga dimensi yang setiap hari mereka geluti di atas mereka temukan kembali di forum-forum Maiyah. Misalnya, di forum Maiyahan mereka menemukan definisi baru tentang Islam rahmatal lil ‘alamin yang menjadi acuan utama mereka di kalangan Nahdliyin. Di Maiyah, Islam lebih dimaknai sebagai sebuah kata kerja aktif untuk “menyelamatkan” (bukan kata sifat atau kata benda yang merujuk pada “klaim kebenaran tunggal”), serta Iman lebih sebagai metode “mengamankan” sehingga outputnya adalah “rasa aman” bersama dan kelegaan kolektif yang bernuansa “amin” (bukan doktrin buta yang cenderung mengagungkan nilai ketinggian atau keunggulan dibandingkan dengan yang lain yang menimbulkan ketidaknyamanan).

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\Photo Jamaah Maiyah\Sinau bareng\Polres Banyumas 3 Agustus\photo_2018-08-14_07-09-10.jpg

Maiyahan sebagai peneguhan identitas keBanseran yang menambah referensi mereka tentang makna tugas pengamanan, Ngaji Bareng di Kabupaten Banyumas (Foto: Zuhud, Agustus 2018).

Di banyak forum Maiyahan, inklusivitas menjadi kunci utama sehingga “fluid idea of security” (bukan “orthodox” approaches to security) seperti dalam pandangan Hurtado dan Ercolani (2013) di atas sangat dominan. Maka setting acaranya juga sangat “fluid”, mulai dari tata letak panggung yang pendek dan tanpa pembatas yang memungkinkan interaksi dan dialog langsung yang mencerminkan trust untuk saling mengamankan antara yang di atas dengan yang di depan dan kanan-kiri panggung, bercampurnya jamaah tanpa sekat atau pembatas yang memisahkan jenis kelamin, usia, latar belakang atau status sosial, dan berbagai atribut sosial lain, serta penekanan simbolis untuk “tetap mengembek, jika Tuhan menciptakannya sebagai Kambing”.

Sentuhan tiga dimensi security (spiritual, kultural, dan psikologis) tersebut diaransemen dengan metode komunikasi dua arah, bahkan cenderung bottom-up karena isu utama yang dibahas adalah hasil penggalian dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh audience dan secara sukarela mereka biasanya diminta untuk bercerita di atas panggung, yang kemudian dibahas bersama dengan konsep sinau bareng yang semua orang bisa menanggapi atau merespon lebih lanjut. Di sela-sela pencarian solusi bersama dari setiap persoalan yang dikemukakan dan dibahas bersama tersebut, ada metode pengendapan melalui penggunaan instrumen estetis berupa aneka warna paduan musik, humor, dan simulasi-simulasi kultural dolanan anak yang dipraktekkan bukan oleh anak-anak (tetapi orang-orang tua yang semakin menambah fluid-nya suasana), sehingga seolah-olah tidak ada ruang untuk mengalihkan fokus perhatian pada hal-hal yang tidak mengamankan atau mengancam keamanan.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\Photo Jamaah Maiyah\Sinau bareng\Hut TVRI ke 53 9 Agustus\P8092314.JPG

Instrumen musik sebagai bagian tak terisahkan dari forum Maiyahan untuk menyentuh aspek estetis, psikologis, spiritual, sekaligus kultural dalam berdialog dengan jamaah, Sinau Bareng Hut TVRI Yogyakarta ke 53 (Foto: Karim, Agustus 2018).

Pemandangan menarik terjadi misalnya pada forum Kenduri Cinta 10 Agustus yang lalu yang saya hadiri di Jakarta. Hujan sangat deras ketika acara baru akan dimulai tidak membuat agenda acara yang sudah dijadwalkan ditunda atau bahkan dibatalkan. Adegan-adegan pengamanan kolektif muncul secara spontan dilakukan oleh jamaah karena para pegiat Maiyah sudah memiliki job description-nya masing-masing. Dari beberapa aksi spontan itu, yang menarik misalnya, adegan “panjat tiang” (mungkin sebagai persiapan untuk lomba panjat pinang menjelang lomba 17-an) untuk memasang terpal yang meskipun tidak seratus persen berhasil, namun cukup mampu menambah kuota hadirin yang terlindungi oleh derasnya hujan.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\Photo Jamaah Maiyah\Kenduri Cinta\Agustus\P8102422.JPG

Pengamanan spontan ala Jamaah Maiyah untuk mengamankan jamaah lain dari guyuran air hujan pada forum Kenduri Cinta Jakarta (Foto: Karim, Agustus 2018).

Panggung utama pun mendadak menjadi “tempat penampungan” (hingga panggungnya nyaris tak terlihat sama sekali) yang diprioritaskan kepada ibu-ibu yang membawa anak kecil (sebuah fenomena baru yang terus tumbuh di forum-forum Maiyah) dan para perempuan yang tidak sedikit dari mereka berprofil muslimah berbaju dan berjilbab longgar serta bercadar. Semua yang naik ke panggung itu tidak bergeming hingga akhir acara menjelang jam 4 pagi, bahkan satu di antara yang bercadar itu dengan sangat percaya diri membacakan puisi dengan suara sangat lantang serta bergoyang pinggul menyanyikan sebait lagunya Rhoma Irama yang ia nyanyikan dengan nada “sangat fals” yang liriknya pun terlupa di tengah jalan, namun justeru menambah kegembiraan dan cairnya suasana.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\Photo Jamaah Maiyah\Kenduri Cinta\Agustus\P8112503.JPG

Perempuan-perempuan dan anak-anak yang “diamankan” dari hujan ke atas panggung oleh Jamaah Maiyah yang tidak beranjak sampai acara selesai meskipun hujan kemudian reda pada forum Kenduri Cinta Jakarta (Foto: Karim, Agustus 2018).

Pemandangan lain yang tidak kalah menarik adalah spontanitas beberapa jamaah yang merelakan jaketnya untuk menutupi speaker dan peralatan sound system dari cipratan air hujan yang tertiup angin tepat di depan mereka berdiri, sementara baju, celana, dan badan mereka dibiarkan basah kuyup terguyur hujan deras. Atau para pemuda yang menikmati kekhusyukan Maiyahan dari atas dua bangunan ATM yang saya yakin sejak awal dirancang tidak memperhitungkan kemungkinan dari sisi keamanan jika dinaiki oleh 5-10 orang di atasnya, belum termasuk resiko terkena sengatan listrik. Resiko terkena teguran oleh petugas keamanan setempat tidak saya perhitungkan mengingat dalam suasana Maiyahan, biasanya mereka lupa dengan tugas keamanan yang mereka emban, karena mereka juga larut mencari dimensi keamanan mereka sendiri bersama Jamaah Maiyah yang lain.

Strategi “mengamankan diri” dengan nangkring atas bangunan ATM oleh para pemuda belia Jamaah Maiyah yang tidak “diamankan” oleh petugas keamanan pada forum Kenduri Cinta Jakarta (Foto: Karim, Agustus 2018).

Pun berbagai kritik keras dari forum-forum Maiyah kepada para elit politik, pemerintah, ormas, tokoh agama, dan siapapun yang menjadi sumber ketidak-aman-an bagi kehidupan warga negara, ternyata aman saja dilontarkan karena yang digunakan adalah idiom sastra, bahasa perumpamaan, dan analogi, sanepa, atau amsal, sebagaimana amsal yang sering digunakan berupa semut, kambing, bebek, anjing, atau domba dan serigala yang menjadi bahan utama Maiyahan sejak awal bulan agustus ini.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\Photo Jamaah Maiyah\Kenduri Cinta\Agustus\P8102449.JPG

Tema “Serigala Berhati Domba” sebagai refleksi kritis dari forum Maiyah ke para elit politik tepat di hari deklarasi pasangan capres-cawapres RI untuk Pemilu 2019 pada forum Kenduri Cinta Jakarta (Foto: Karim, Agustus 2018).

Jika selama 72 tahun pendekatan security versi top-down, militeristik, dan state centric secara empiris tidak efektif bahkan sistematicly failed karena hanya menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan baru, atau lingkaran setan dendam baru bagi pihak-pihak yang didefinisikan dan diidentifikasi oleh pemegang “power” di berbagai level sebagai “enemies”, “security threats”, extremists, atau bahkan terrorists, maka sudah saatnya dimensi-dimensi lain dari security yang sifatnya bottom-up, humanistic, dan community-based menjadi fokus dari agenda pengamanan kemanusiaan, atau mungkin perpaduan dari keduanya. Dalam hal ini, lima sektor atau dimensi security yang digagas oleh Copenhagen School of Security Studies (military, political, economical, societal, and environmental) juga masih kurang lengkap, ia belum menganggap sektor spiritual, kultural, dan psikologis menjadi dimensi yang penting untuk dijamah dan dielaborasi dari “para pengaman” di tataran grassroots yang hidupnya terancam namun mampu menawarkan rasa aman kepada lingkungannya.

Meskipun tantangan terberatnya adalah fakta siklus sistemik dari pendekatan yang pertama di atas akan tetap abadi dilaksanakan oleh mereka yang diuntungkan secara politik dan ekonomi oleh “security business”, namun mereka juga lambat laun akan menyadari bahwa both political and economic gains in an insecure space is equal to disaster, sehingga pentingnya narasi baru tentang dimansi security yang lain akan menjadi sebuah keniscayaan untuk pengupayaan kelangsungan peradaban manusia. Dan inilah barangkali yang dimaksud dengan broadening the security agenda shouldn’t be considered as an isolated aim per se, since it must be confronted with each specific situation”.

  1. Hurtado, Fina Antón and Ercolani, Giovanni. 2013. Anthropology and Security Studies. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones.
  2. http://www.firstpost.com/world/un-failed-during-final-days-of-lankan-ethnic-war-ban-ki-moon-1133061.html..
  3. https://web.archive.org/web/20120831155453/http://www.namna.ir/en/homeen/28-english-latest-news/1128-supreme-leader-s-inaugural-speech-at-16th-nam-summit.html.
  4. Dalby, Simon (1997), “Contesting an Essential Concept: Reading the Dilemmas in Contemporary Security Discourse”, in Krause, Keith and Williams, Michael C., Critical Security Studies: Concepts and Cases. Minneapolis: University of Minnesota Press, p: 3-31.
  5. Buzan, Barry; Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998. Security: A New Framework for Analysis. Boulder: Lynne Rienner.
  6. Hurtado, Fina Antón and Ercolani, Giovanni. 2013. Anthropology and Security Studies. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones.
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://securethnography.com/2018/08/12/week-six-grasping-new-dimensions-of-security">

1 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*