Week Seven: Nusantara & Negeri Maiyah as New Anthropological Spaces

Karim/ August 20, 2018/ Securing The Local Project/ 0 comments

A good interpretation of anything – a poem, a person, a history, a ritual, an institution – takes us into the heart of that of which it is the interpretation” (Geertz, 1973: 18)[1].

Pertamakali mengenal ilmu antropologi pada hari pertama kuliah di Jurusan Antropologi UGM di awal tahun 2000an, memori saya yang sangat kuat tertuju pada The Gods Must Be Crazy, sebuah film komedi garapan Jamie Uys tahun 1981 tentang Xi dan suku Bushmen, suku bangsa terasing di gurun Kalahari di Bostwana dan Afrika Selatan yang baru pertamakali berinteraksi dengan dunia modern di luar suku tersebut. Saking tidak populernya ilmu antropologi bagi masyarakat Indonesia saat itu, jika bukan pertanyaan “antropologi itu belajar apa?” minimal teman-teman saya yang berbeda jurusan akan menebak, “ilmu tentang fosil manusia purba ya?” atau “ilmu perbintangan ya?”. Jawaban saya biasanya singkat, “ilmu klenik”, karena toh jika dijelaskan dengan valid akan butuh waktu minimal satu semester untuk memahaminya, itupun dalam kasus saya sampai ada drama hampir saja memutuskan untuk keluar dari jurusan antropologi karena termakan persepsi bahwa belajar antropologi sama dengan belajar menyiapkan masa depan yang suram.

“Label” bahwa ilmu antropologi adalah ilmu yang secara fokus mempelajari kehidupan suku bangsa primitif dan suku-suku bangsa terasing memang tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa di awal perkembangan ilmu ini, yang paling menonjol adalah misi penjelajahan oleh para sarjana Barat yang menghasilkan publikasi-publikasi tentang eksotisme budaya dari kelompok manusia yang secara teritorial tinggal di dunia bagian Timur dan Selatan, khususnya Afrika dan Asia. Maka kemudian muncullah banyak teori sosial berdasarkan penjelajahan tersebut yang dikenal dengan pendekatan antropologis (evolusi sosial dan evolusi budaya, difusionisme, relativisme budaya, strukturalisme, fungsionalisme, simbolisme, etnosains, interpretivisme, postmodernism, dll) yang sudah lazim dikenal hingga saat ini.

Hasil penjelajahan para sarjana Barat tersebut kemudian banyak menjadi inspirasi dan informasi penting bagi praktik kolonialisme, bahkan pemerintah kolonial Belanda misalnya, secara khusus merekrut dan melatih para antropolog di Leiden untuk mempelajari seluruh seluk-beluk budaya masyarakat yang tinggal di bumi Nusantara untuk kepentingan mengontrol masyarakat lokal dan melanggengkan kolonisasi mereka. Setelah praktik kolonialisme berakhir, kemudian muncul entitas-entitas negara merdeka baru, demokrasi, dan tumbuhnya kerjasama antarnegara secara regional maupun internasional, fokus studi antropologis atas budaya suatu kelompok manusia semakin bergeser dan meluas. Anthropological space tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok kecil manusia yang disebut suku atau suku bangsa yang secara eksklusif memiliki nilai kolektif budaya tertentu dan teritorial khusus yang berbeda dengan kelompok lain, tetapi juga pada budaya sebuah entitas bangsa dan negara, bahkan kumpulan bangsa-bangsa atau negara dalam wadah kolektif yang lebih besar (misalnya Asean, EU, atau PBB).

Momentum peringatan 73 tahun kemerdekaan RI tahun ini menyisakan refleksi tentang banyak hal dari ide tentang bangsa dan negara Indonesia yang memiliki keragaman luar biasa dari sisi budaya dan karakteristik teritorial fisik geografisnya. Mulai dari official logo 73 yang mencoba menerjemahkan konsep ‘Kerja’ dari nama Kabinet Kerja yang saat ini memegang kendali atas eksekusi administrasi kenegaraan, dan konsep ‘Energi’ yang sengaja disandingkan dengan simbolisasi event Asian Games ke-18 “Energy of Asia”, sehingga tema yang diambil adalah “Kerja Kita Prestasi Bangsa” dengan segala kreativitas pengemasan penyatuan spirit maupun estetika keduanya, sampai pada cerita bocah heroik “Joni” Yohanes Ande Kala di Belu, NTT yang memanjat tiang bendera, dan juga kabar pilu dari rangkaian gempa bumi di tanah Lombok yang sampai hari ini status penanganannya masih menjadi polemik karena tidak “distatuskan” menjadi bencana Nasional.

Ada banyak sekali alternatif interpretasi yang bisa dinarasikan. Apalagi jika dikomparasikan, misalnya dengan tema-tema peringatan HUT RI pertamakali tahun 1946 sejak deklarasi kemerdekaan hingga yang terakhir minggu lalu. Satu hal yang menarik selama periode Orde Lama (dengan nama resmi NKRI dan beberapa kali perubahan), meskipun “label” Indonesia jarang digunakan dalam tema HUT RI, diksi-diksi frasa yang digunakan kala itu sangat puitis laksana judul buku, film, atau pementasan drama yang visi dan pesan moralnya sangat kuat, antara lain:[2]

  • 1946 : Sekali Merdeka Tetap Merdeka!
  • 1947 : Rawe-rawe rantas, malang-malang putung!
  • 1948 : Seluruh Nusantara Berjiwa Republik!
  • 1949 : Tetalah bersemangat Elang Rajawali!
  • 1950 : Dari Sabang sampai Merauke!
  • 1951 : Capailah tata-tentram, kerta raharja
  • 1952 : Harapan dan Kenyataan
  • 1953 : Jadilah alat sejarah!
  • 1954 : Berirama dengan kodrat
  • 1955 : Tetap terbanglah Rajawali
  • 1956 : Berilah isi kepada hidupmu!
  • 1957 : Satu tahun ketentuan (a year of decision)
  • 1958 : Tahun tantangan (a year of challenge)
  • 1959 : Penemuan kembali revolusi kita
  • 1960 : Laksana malaikat yang menyerbu dari langit jalannya revolusi kita!
  • 1961 : Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional
  • 1962 : Tahun Kemenangan
  • 1963 : Genta Suara Republik Indonesia
  • 1964 : Tahun “Vivere Pericoloso” (tahun yang menyerempet bahaya)
  • 1965 : Capailah bintang-bintang di langit!
  • 1966 : Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah!

Semasa Orde Baru (1967-1998), dibawah administrasi kenegaraan yang sangat militeristik, tema dan logo HUT RI kurang populer karena branding utama rezim ini adalah ritual Pidato Presiden Soeharto di hadapan MPR (bukan pidato presiden yang menggelegar ala Soekarno saat menjadi inspektur upacara pada setiap peringatan hari kemerdekaan di halaman istana negara. Logo khusus sempat dirancang, bahkan disayembarakan oleh pemerintah pada tahun 1995 atau HUT RI ke-50 (50 Tahun Indonesia Merdeka), namun tetap tidak memiliki tema khusus sebagaimana periode Orde Lama.

Tahun 1999-2004 atau periode lima tahun pertama pasca reformasi, peringatan HUT RI tidak menorehkan memori estetis maupun catatan tentang slogan dan tema-tema khusus karena kondisi bangsa Indonesia saat itu sedang diguncang oleh berbagai macam bencana alam dan bencana sosial luar biasa serta konflik vertikal dan horizontal di berbagai wilayah, termasuk lepasnya Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi, tragedi bom Bali dan rentetan serangan bom lain di beberapa daerah, tragedi konflik di Sambas dan Sampit, konflik Ambon, dan konflik separatis serta bencana Tsunami di Aceh.

Di era presiden SBY, penggunaan logo dan tema HUT RI menjadi legacy sang presiden, terutama penggunaan logo-logo simbolis melalui penggambaran jumlah bendera dan desain angka yang dibedakan menjadi dua periode untuk menandakan periode administrasi kabinet Indonesia Bersatu. Meskipun logonya terkesan monoton selama 10 tahun dan tema-tema yang disusung sangat birokratis dan kaku seperti tema-tema kemerdekaan yang disusun di tingkat RT, bahkan salah seorang teman saya bilang sangat tidak kreatif, namun periode ini mulai konsisten mengusung tema HUT RI setiap tahun.

  • 2005 : Dengan Semangat Proklamasi 1945, Kita Perkokoh Persatuan Dan Kebersamaan, Menuju Indonesia yang Aman, Adil, Demokratis, dan Sejahtera
  • 2006 : Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Rasa Kebangsaan dan Kebersamaan untuk Membangun Indonesia yang Bersatu, Aman, Adil, Demokratis, dan Sejahtera
  • 2007: Dengan Semangat Persatuan dan Etos Kerja, Kita Percepat Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Rakyat Indonesia
  • 2008 : Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Lanjutkan Pembangunan Ekonomi Menuju Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, serta Kita Perkuat Ketahanan Nasional Menghadapi Tantangan Global
  • 2009 : Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kedewasaan Kehidupan Berpolitik dan Berdemokrasi serta Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia yang Bersatu, Aman, Adil, Demokratis dan Sejahtera.”
  • 2010: Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Sukseskan Reformasi Gelombang Kedua, Untuk Terwujudnya Kehidupan Berbangsa Yang Makin Sejahtera, Makin Demokratis dan Makin Berkeadilan
  • 2011 : Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kesadaran Hidup dalam ke-Bhinneka-an untuk Kokohkan Persatuan NKRI, Kita Sukseskan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum ASEAN untuk Kokohkan Solidaritas ASEAN
  • 2012 : Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Bekerja Keras untuk Kemajuan Bersama, Kita Tingkatkan Pemerataan Hasil-hasil Pembangunan untuk Keadilan Sosial Bagi
    Seluruh Rakyat Indonesia
  • 2013 : Mari Kita Jaga Stabilitas Politik dan Pertumbuhan Ekonomi Kita Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
  • 2014 : Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera

Empat tahun terakhir ini, Kabinet Kerja dibawah komando presiden Joko Widodo mengangkat kembali tema-tema heroik “non-birokratis” seperti era Soekarno yang secara artistik maupun psikologis mencoba membangkitkan semangat generasi millennials, antara lain.

  • 2015 : Ayo Kerja” dan kalimat taglinenya adalah “Gerakan Nasional “Ayo Kerja” 70 Tahun Indonesia Merdeka
  • 2016 : Indonesia Kerja Nyata
    2017 : Indonesia Kerja Bersama
  • 2018 : Kerja Kita Prestasi Bangsa

Itu semua adalah ekspresi nasionalisme dari pimpinan, otoritas, dan jajaran penyelenggara resmi negara (state actors) yang oleh Undang-Undang negara memang diamanatkan untuk menjaga kumpulan dan rangkaian besar territory bangsa yang dalam perjalanan historisnya kemudian diberi nama Indonesia. Lantas, apakah itu semua berhasil merepresentasikan keragaman bangsa-bangsa kecil yang sebelum manjadi satu entitas Indonesia adalah “serpihan” territory berdaulat yang memiliki seluruh perangkat kebangsaannya masing-masing?

Secara teritorial, nama Indonesia, meminjam istilahnya Benedict Anderson imagined communities, memang berhasil melahirkan identitas, memperjelas batas-batas, dan menguatkan rasa keindonesiaan, bahkan membentuk apa yang kemudian disebut budaya Indonesia, sehingga di kalangan antropolog dan sarjana Barat, muncullah ahli-ahli yang disebut Indonesianis (meskipun kemudian Koentjaraningrat sebagai bapak antropologi Indonesia bayak mencatat nilai-nilai negatif yang menjadi ciri khas Indonesia, seperti menyukai jalan pintas, tradisi “waktu ngaret”, dan KKN, padahal tiga karakter ini bertentangan dengan hampir seluruh tradisi lokal suku bangsa yang menghimpun Indonesia)[3]. Indonesia bahkan menjadi anthropological space yang sangat menarik dan memasyhurkan para sarjana Barat dengan karya-karya besar mereka yang memperkaya khazanah ilmu sosial dunia. Selain Ben Anderson, sebut saja misalnya antropolog pendahulu Christiaan Snouck Hurgronje, sejarawan dan ahli politik George Kahin dan Daniel Lev, antropolog Clifford Geertz, Martin van Bruinessen, Takashi Shiraisi, Jeffrey Winters, Ana Lowenhaupt Tsing, Tania Li, dan banyak lagi yang lain.

Bagaimana dengan ekspresi nasionalisme keindonesiaan yang secara kultural dipahami secara berbeda oleh beragam kelompok non-state actors yang ada di Indonesia. Salah satu pemandangan menarik dan pengalaman empiris tentang ekspresi nasionalisme yang berbeda tersebut saya temui dalam rangkaian Diklat Terpadu Dasar bagi calon anggota baru Banser di salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta 17-19 Agustus. Pelaksanaan diklat yang bertepatan dengan momentum HUT RI ke-73 ini diawali dengan Apel Kebangsaan kader Ansor (Gerakan Pemuda Ansor) dan Banser se-kabupaten Bantul untuk memperingati hari kemerdekaan RI di lokasi diklat.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\BANSER\DTD Banser Ndligo 17 Agustus\Foto\P8172751.JPG

Personil Banser kabupaten Bantul berpose di depan spanduk Apel Kebangsaan 17 Agustus 2018 yang disandingkan dengan momentum HUT RI ke-73 dan pelaksanaan DTD di Kecamatan Dlingo, Bantul (Foto: Karim 2018).

Jika diperhatikan slogan dari Apel Kebangsaan tersebut (dan acara sejenis dilakukan oleh seluruh satuan Banser di berbagai daerah di Indonesia), “Perawat Tradisi, Pengawal NKRI, Menyejahterakan Negeri”, nampaknya ekspresi, tafsir, dan pengakuan nasionalisme Indonesia yang hendak disampaikan oleh Ansor dan Banser ini beyond what is ecpected by the state actors. Nuansanya tidak mengandung nilai ‘kerja” maupun “energi” sebagaimana “dicontohkan” oleh “aparat resmi” negara kepada seluruh warga negara Indonesia dengan logo dan tema-tema HUT RI setiap tanggal 17 Agustus di atas.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\BANSER\DTD Banser Ndligo 17 Agustus\Foto\P8172804.JPG

Personil Banser dari berbagai divisi pada Apel Kebangsaan Kader Ansor dan Banser 17 Agustus 2018 di Kecamatan Dlingo, Bantul (Foto: Karim 2018).

Nasionalisme atas dasar batas-batas teritorial dan hukum negara sepertinya kurang lengkap mengikat mereka dalam imajinasi yang membentuk kesadaran keindonesiaan. Lihat saja, “Kerja Kita Prestasi Bangsa” dan seluruh tema HUT RI sepanjang republik berdiri tak mampu mewakili “nasionalisme versi mereka”. Ada nilai dan ikatan yang lebih solid di dalam imajinasi dan tafsir mereka tentang nasionalisme. Bukan sekedar ikatan-ikatan kebangsaan yang Ben Anderson (1983) sebut sebagai imagined communities, tetapi mengandung unsur dan komponen yang Asef Bayat (2005) sebut sebagai imagined solidarity. Dan logikanya, jika Indonesia adalah bagian penting dari imajinasi tersebut, maka tidak mengherankan jika jiwa dan raga akan dengan sangat yakin mereka pertaruhkan untuk mempertahan kan keutuhan Indonesia dari siapapaun yang mencoba mengancamnya.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\BANSER\DTD Banser Ndligo 17 Agustus\Foto\P8183426.JPG

Salah satu ekspresi dan ritual penguatan nasionalisme yang disandingkan dengan nilai solidaritas Keansoran-Kebanseran kepada peserta DTD Banser 17-19 Agustus 2018 di Kecamatan Dlingo, Bantul (Foto: Karim 2018).

NKRI yang mereka bayangkan tidak sekedar batas-batas teritorial daratan-lautan-udara lengkap dengan keragaman sosial budayanya, tetapi lebih dari itu, ada narasi teologis dan sosiologis yang kuat tentang negeri warisan para ulama yang pada masa revolusi kemerdekaan dipertahankan dengan “Resolusi Jihad” dan disandingkan dengan doktrin hubbul wathon minal iman. Mereka mengakui dan dengan sangat lantang berikrar “NKRI Harga Mati!” dan “Pancasila Jaya!”, tetapi dalam satu nafas dengan “Nusantara Milik Kita!” dan “Aswaja Aqidah Kita”, sehingga Indonesia sebenarnya hanya bagian dari apa yang mereka imajinasikan sebagai “Islam Nusantara”.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\BANSER\DTD Banser Ndligo 17 Agustus\Foto\P8193781.JPG

Metode pelatihan militer pada DTD Banser 17-19 Agustus 2018 di Kecamatan Dlingo, Bantul sebagai salah satu upaya penguatan karakter (Foto: Karim 2018).

Dalam prosesi DTD yang saya ikuti beberapa hari yang lalu, sangat kentara adanya ruang-ruang spiritual yang tidak mereka dapatkan dari manajemen demokrasi sekuler yang dianut dan diterapkan oleh punggawa negara, ruang-ruang kultural yang tidak dijamah aparat keamanan negara, dan ruang-ruang sosial yang tidak disapa oleh birokrat negara. Padahal, mereka sangat meyakini bahwa inspirasi rumusan Pancasila dan urut-urutannya yang dijadikan sebagai dasar bernegara Indonesia bersumber dari ijtihad para ulama Nusantara atas ajaran agama dan kitab suci yang mereka imani.

Kelengkapan tradisi Nahdliyin ini, meminjam konsep klasik 7 unsur kebudayaan yang dikembangka oleh antropolog C. Kluckhohn, mulai dari kekhasan sistem religi yang dianut, sistem organisasi kemasyarakatan yang menjangkau dan mengisi ruang-ruang sosial di level RT bahkan level keluarga inti di seluruh pelosok Nusantara sampai ruang diplomasi dan dakwah Islam moderat-tolerannya di level internasional, sistem bahasa dan komunikasinya, serta sistem pengetahun yang memadukan keislaman-keindonesiaan yang khas, bahkan sistem livelihoods yang kolektif-kolegial, sistem kesenian terutama tradisi sholawatan yang manjadi media pemersatu kaum Nahdliyin di semua level, wilayah, cabang, ranting, dan seluruh afiliasinya, serta sistem teknologi dan peralatan hidup yang dikembangkan berdasarkan tradisi komunal dan persambungan dengan alam ghoib (tahlilan, istighosah, dan ziarah kubur). Maka tidak mengherankan ketika Martin van Bruinessen mewawancarai Gusdur tentang alasan mengapa NU memiliki tradisi di atas dan keanggotaan NU tidak dibatasi oleh kematian, Gus Dur menjawab: “Living religious knowledge requires the entire chain to be somehow alive and accessible“.[4]

Dalam hal ini, Islam Nusantara yang diusung NU sebagai induk organisasi GP Ansor dan Banser kemudian menjadi sebuah komprehensi konsep, nilai, tradisi, dan idealisasi tatanan sebuah sistem kemasyarakatan kolektif “beyond Indonesia” yang memayungi NKRI, sebagaimana tema konferensi wilayah NU Jawa Timur beberapa waktu yang lalu yang mengusung tema “Menegakkan NU sebagai Payung Bangsa”. Tradisi keansoran (gerakan kepemudaan) dan tradisi kebanseran (gerakan pengamanan) menjadi garda terdepan dari penegakan payung bangsa tersebut dengan landasan tradisi yang mereka sebut dengan “Aswaja NU” atau “Ahlussunah wal Jamaah Annahdliyah” atau secara singkat sering disebut dengan tradisi Nahdliyin.

E:\SEKOLAH\S3\Amsterdam\FIELD WORK\Photo\BANSER\DTD Banser Ndligo 17 Agustus\Foto\P8172739.JPG

Spanduk DTD Banser 17-19 Agustus 2018 di Kecamatan Dlingo, Bantul dengan seruan eksplisitnya atas komitmen terhadap NKRI dengan prinsip Aswaja-nya (Foto: Karim 2018).

Pada kutub yang lain, Jamaah Maiyah juga memiliki karakteristik serupa, memiliki tafsirnya sendiri atas Indonesia dan Nusantara, bahkan secara “lebih berani” dengan menggunakan idiom “Negeri Maiyah”. Mereka tidak berdiri pada ruang teritorial Nusantara yang menyandingkan keislaman dengan keindonesiaan ala NU sejak era revolusi kemerdekaan dengan GP Ansor, Banser dan seluruh struktur organisasi dan badan otonomnya, tetapi menawarkan sebuah nilai, formula, dan ruang baru pasca reformasi Indonesia yang kurang lebih dapat dirangkum dari lima poin tentang apa yang Cak Nun sebuat sebagai “Kepemimpinan Hidup Warga Negeri Maiyah”[5], sebagai berikut:

  1. Maiyah ini bisa dan wajar untuk disebut perkumpulan, tapi tidak seperti perkumpulan-perkumpulan yang lain.
    Maiyah ini layak dan boleh disebut korps, klub, geng, paguyuban, perhimpunan, persatuan, atau apapun sebutan lain yang pernah ada, tetapi Maiyah tidak sebagaimana itu semua.
    Maiyah ini silakan saja disangka semacam ormas, aliran tarekat, bahkan tidak keberatan disangka madzhab atau dituduh sekte, tetapi Maiyah sama sekali tidak sama dengan semua yang pernah ada.
    Maiyah ini mungkin saja dianggap kekuatan massa, kekuatan sosial budaya, kekuatan politik, arus energi spiritual atau apapun, tetapi tidak persis sebagaimana yang dipahami kebanyakan orang.
    Niatnya berbeda, tujuannya berbeda, formula nilainya berbeda, cara berpikirnya, pola pemahamannya terhadap niat, tujuan, formula nilai, tidak sama dengan yang pernah ada.
    Kuda-kuda hidupnya berbeda, proses pencapaian keseimbangannya berbeda.
    Utamanya sikap terhadap dunia dan kehidupan pada umumnya, tidak sama.
  2. Bagi penduduk Negeri Maiyah, Sabilillah adalah arah hidupnya, Syariat adalah ketentuan Allah atas jalan yang ditempuh, Thariqat adalah dinamika ijtihad dalam menempuh jalan, Shirathal Mustaqim adalah presisi penempatan diri dalam perjalanan fana menuju baqa’.
    Bagi warga Negeri Maiyah: Syariat, Hakikat, Thariqat dan Ma’rifat adalah sebuah kesatuan sistem, bukan tingkatan-tingkatan pencapaian, apalagi untuk dijadikan parameter mengklaim keunggulan manusia atas manusia lainnya.
    Setiap warga Negeri Maiyah bertanggung jawab terhadap perjanjiannya kepada Allah sebelum lahir untuk hanya menyembah Allah, dalam pengertian meletakkan Allah sebagai pancer segala pertimbangan dan perhitungan dalam menjalankan hidupnya.
    Setiap warga Negeri Maiyah melakukan penelitian atas dirinya masing-masing, melakukan identifikasi dan upaya perumusan tentang apa konsep kemauan Allah dalam menciptakannya dan menghadirkannya di dunia. Dan ia tidak melakukan apapun kecuali yang ia yakini sebagai kehendak Allah, dengan senantiasa mewaspadai kehendaknya masing-masing untuk dipertemukan dan dipersatukan dengan kehendak Allah.
    Setiap warga Negeri Maiyah mengerjakan apa saja yang ia senang dan bahagia, yang Allah juga senang dan meridlai.
  3. Setiap warga Negeri Maiyah berusaha sekeras-kerasnya untuk mematuhi Syariat Allah, dan sedinamis mungkin berijtihad, mencari dan menemukan Tarekat-nya masing-masing, dengan Mursyid Kanjeng Nabi Muhammad Saw, Al-Qur`an, Sunnah dan Sirah Rasul, serta pembacaan kritis atas pandangan para Ulama.
    Disebut Tarekat-nya masing-masing, karena “fadhdhalallahu ba’dlan ‘ala ba’dlin”. Allah memberi keistimewaan yang beragam-ragam kepada setiap hamba-Nya. Kadar akalnya berbeda-beda, potensi pencapaian spiritualnya tidak sama, keterampilan sosialnya beragam-ragam, bahkan nasib dan qadla qadar Allah atasnya juga tidak sama.
    Setiap warga Negeri Maiyah beristiqamah sepanjang hidupnya untuk selalu meneliti dan mencari titik temu antara kehendak Allah dengan kehendak dirinya.
    Allah punya ketetapan bagi setiap hamba-Nya untuk diletakkan dan diberi bekal di maqam yang berbeda-beda: mungkin pertanian, perekonomian, perdagangan, kepegawaian rutin, kreativitas budaya, hitung-menghitung, kreativitas kerajinan, kesutradaraan, pendobrakan, pemeliharaan, pencetusan, atau wilayah-wilayah kerja apapun.
    Setiap warga Negeri Maiyah senang dan bahagia menekuni diri dan bidangnya masing-masing sampai tingkat kepemimpinan atas urusannya masing-masing.
    Kepemimpinan bukanlah menjadi penguasa atas orang lain. Kepemimpinan bukan menjadi Presiden, Direktur, Manajer hingga Lurah. Kepemimpinan adalah ketekunan terus-menerus untuk setia kepada ketentuan Allah atas dirinya, sehingga setiap warga Negeri Maiyah adalah makhluk Allah yang berilmu atas dirinya sendiri dan dunia. Adalah hamba Allah yang mengerti di mana tepatnya ia berada, melakukan apa seharusnya dan tidak melakukan apa yang tidak seharusnya.
  4. Warga Negeri Maiyah lahir dan hidup di tengah zaman di mana ummat manusia tidak mencari diri dan kehendak Tuhannya, melainkan melampiaskan nafsunya, sehingga seluruh sistem dan tatanan yang berlaku diwanti-wanti oleh Kanjeng Nabi “tunggu saat kehancurannya” — karena hampir setiap pekerjaan dan kepemimpinan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki ketepatan dan keahlian untuk itu.
    Semua warga Negeri Maiyah tidak mendirikan apapun yang semua penghuni zaman ini mendirikannya, yang hasilnya adalah kerusakan. Semua warga Maiyah tidak membangun apa yang kebanyakan pelaku sejarah membangunnya, yang produknya adalah kemerosotan.
    Semua warga Maiyah tidak melakukan apa yang hampir semua orang melakukannya, yang penghasilannya adalah kehancuran, jangka pendek atau jangka panjang, cepat atau perlahan.
    Warga Negeri Maiyah terus mencari kemudian melakukan segala sesuatu yang membangun, bukan yang merusak. Segala sesuatu yang menegakkan, bukan yang mengambrukkan. Segala sesuatu yang bisa diangkut sampai ke keabadian sorganya Allah, bukan yang sia-sia dan membusuk begitu berpindah ke kuburan.
  5. Maka setiap dan semua warga Negeri Maiyah adalah kaum Muhajirin sepanjang hidupnya, sekaligus kaum Anshor sepanjang usianya. Kalau mereka warga Indonesia, maka mereka tidak numpang, bergantung dan minta tolong kepada Indonesia. Melainkan memiliki bekal ilmu dan pengalaman, serta kesanggupan dan keikhlasan, untuk menolong Indonesia. Meskipun sekadar urusan sedebu di kampungnya.
https://cdn.caknun.com/media/2018/08/20180820-cnkk-polresta-kediri-4.jpg

Pemandangan yang semakin rutin, aparat resmi keamanan negara (Polri) di Kediri dan berbagai daerah mengadakan Sinau Bareng bersama Jamaah Maiyah untuk meneguhkan keindonesiaan dan kesatuan Nusantara (Foto: caknun.com 2018, https://www.caknun.com/2018/kuncinya-bukan-pada-hoaks-tapi-pada-manusia/)

Satu hal yang menarik, dalam sebuah kesempatan Ngaji Bareng ketika Jamaah Maiyah disandingkan dengan NU dan diajukan sebuah pertanyaan sederhana, dimana posisi Jamaah Maiyah dalam tubuh NU? Cak Nun tidak mencoba menjawab dengan mencari posisi organisatoris yang paling tepat pada struktur atau badan otonom yang dimiliki NU, melainkan pada aspek fungsional yang bisa diperankan. Itupun bukan pada peran leadership, companionship, atau bahkan partnership, apalagi kompetisi dan oposisi, melainkan pada fungsi dialektika organisme sosiologis kemanusiaan dan tradisi santri desa, yaitu “Jamaah Maiyah sebagai sandalnya NU”.

Sekilas sangat sederhana, namun jika dilihat dari konteks dan dialektika diplomasi kultural-religius masyarakat santri pedesaan di berbagai pelosok negeri Indonesia, soerang santri yang sudah berwudlu dan hendak menunaikan ibadah sholat Jumat ke masjid yang jaraknya beberapa puluh meter dari pondokannya, kemudian ia dihadapkan pada dua pilihan atribut antara sandal (penjaga kakinya dari menginjak najis yang berpotensi akan membatalkan sholanya) dan peci (penjaga identitas tradisi santri Nahdliyin), dan Jamaah Maiyah memilih menjadi sandalnya daripada pecinya NU.

https://cdn.caknun.com/media/2018/05/20180510-report-banjarnegara-01.jpg

Dialektika penyatuan ala Jamaah Maiyah, Kokam (pasukan paramiliter Muhammadiyah) dan Banser (pasukan paramiliter NU) bersatu dalam Sinau Bareng di Banjarnegara, 10 Mei 2018 (Foto: caknun.com 2018, https://www.caknun.com/2018/muhammadiyah-dan-nu-sinau-bareng/)

Dialektika semacam ini yang dipakai untuk melihat Indonesia, termasuk dalam konteks melihat dan memposisikan Indonesia dengan ikrar “Indonesia Bagian dari Desa Saya”. Jargon ini seolah meremehkan Indonesia, menganggap kebesaran Indonesia tak lebih dari sebatas territory desa yang secara historis-antropologis memang memiliki usia jauh lebih tua dari usia Indonesia. Namun, dengan tradisi dekonstruktif yang dikembangkan oleh Jamaah Maiyah, kalimat di atas mengajak seluruh warga Indonesia untuk kembali mengenali dan mempelajari tiga nilai penting yang sudah banyak dilupakan dari desa, yaitu kearifan lokal, kejujuran, dan keuletan masyarakat desa yang menjadi tulang punggung bahkan bagian terpenting dari eksistensi bangsa Indonesia. Pesan singkatnya, keselamatan dan kejayaan masa depan bangsa Indonesia sangat tergantung dari kedalaman dan keseriusan warganya menempatkan Indonesia di bagian cara berpikirnya, hatinya, dan orientasi kerja fisiknya.

Afbeeldingsresultaat voor indonesia bagian dari desa saya

Salah satu buku karya Cak Nun yang menjadi bahan penting dalam forum-forum Maiyah yang meneguhkan nasionalisme dan keindonesiaan, “Indonesia Bagian dari Desa Saya”, diterbitkan pertamakali tahun 1983 oleh SIPRESS.

Seluruh tatanan budaya Negeri Maiyah juga sudah memiliki kelengkapan tujuh unsur universal yang C. Kluckhohn kembangkan. Sistem organisasi kemasyarakatannya tidak berstruktur tetapi “mengorganisme” mengisi ruang-ruang yang terabaikan oleh struktur sosial yang ada. Sistem bahasanya simbolis-analogis. Sistem religinya mereka sebut dengan “Solusi Segitiga Cinta Maiyah” (Tuhan-Muhammad-Manusia). Sistem pengetahuan yang dikembangkannya menggunakan metode sinau bareng. Sistem mata pencaharian mereka namakan dengan “Tauhid Penghidupan”. Sistem teknologi dan perlengkapan hidupnya bersifat eksplorasi potensi di dalam diri masing-masing individu untuk menemukan optimalisasi peran sosial di semua bidang. Dan Kiakanjeng beserta turunan aktivitas berkeseniannya (teater, drama, musikalisasi puisi, konser budaya, bahkan misi intercultural performance for interreligious dialogue di berbagai forum internasional) adalah miniatur sistem berkesenian yang terus menduplikasi dirinya dalam berbagai bentuk di lingkaran-lingkaran kecil Maiyah yang terus meluas di bumi Nusantara dan seluruh penjuru dunia.

Dengan ciri khasnya masing-masing, barangkali tidak berlebihan kiranya Islam Nusantara yang diusung oleh NU dan dibela mati-matian oleh Banser untuk memayungi Indonesia, dan Negeri Maiyah yang dikembangkan oleh Jamaah Maiyah untuk “ndandani Indonesia” saya sebut sebagai “new anthropological spaces” yang bisa menjadi “teritorial baru” tidak hanya dalam konteks pendekatan riset antropologis dengan emic approach-nya, tetapi menjadi sebuah upaya baru menafsirkan Indonesia dan mengupayakan keselamatan dan keamanan masa depan Nusantara “beyond state territory”.

  1. Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
  2. http://baltyra.com/2014/08/17/tema-pidato-kenegaraan-hut-ri-dari-tahun-ke-tahun/
  3. Koentjaraningrat. 2000. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  4. Bruinessen, Martin van. 2002. “Back to Situbondo? Nahdlatul Ulama attitudes towards Abdurrahman Wahid’s Presidency and His Fall”, in Henk Schulte Nordholt & Irwan Abdullah (eds.), Indonesia: in Search of Transition. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  5. https://www.caknun.com/2018/kepemimpinan-hidup-warga-negeri-maiyah/
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://securethnography.com/2018/08/20/week-seven-islam-nusantara-and-negeri-maiyah-as-new-anthropological-spaces">

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*